28
Feb

Efisiensi Kerja – Lab Test Geoteknik lama

Written by Gouw Tjie Liong, Ir., M.Eng, ChFC, PhD. Posted in Engineers, Geotechnic, News and Opinion, Problems of Engineers

Soal lamanya test geoteknik di laboratorium, memang betul, mengapa?

Kalau hasil mau bagus, test konsolidasi saja per test perlu minimal 7 hari!! Itupun test hanya max sampai 8 atau 16 kg/cm2. Padahal terbaik kalau bisa hingga 32 – 64 kg/cm2.

Test index properties, tiap sample kan mesti di oven, dan itu harus 24 jam!. Test hidrometer juga perlu waktu.

Belum lagi test triaxial, kalau triaxial UU memang relatif cepat. Test triaxial CU perlu 24 jam konsodasi dulu baru di test. Apalagi kalau triaxial CD, bisa seminggu atau lebih, makanya tidak ada lab juga yang mau test triaxial CD.

Jadi, kalau mau cepat, ya berarti alat harus ditambah, tempat kerja harus diperbesar, personel harus di tambah. Namun ada masalah lagi. Harga soil test yang dapat dikatakan sulit banget disesuaikan ke atas membuat perusahaan soil test susah invest alat baru dan orang geoteknik bermutu.

Nah disamping hal itu, soal efisiensi kerja, ada masalah besar lain yang terjadi di masyarakat kita ini, diantaranya:

1. Pemilik modal/Developer/Institusi yang mau bangun (termasuk lembaga pemerintah) dalam mengambil keputusan sering kali lama banget di proses planning nya. Setelah memutuskan, maka maunya besok semua sudah jadi.

2. Tenaga kerja kita yang tidak efisien kerjanya. Contoh disini di kompleks perumahan saya, bangun selokan cuma sekitar 200 m sudah dari September sampai hari ini tidak kelar2, itu dari pemprov. Padahal galinya sudah pakai excavator!!

Jadi efisiensi dan etos kerja di kita memang perlu dirombak besar-besaran.

Adakah kemauan untuk itu? Sanggupkah???

GTL, 210203

28
Feb

UU Keinsinyuran (2)

Written by Gouw Tjie Liong, Ir., M.Eng, ChFC, PhD. Posted in Engineers, Problems of Engineers

Pada prinsipnya, saya melihat,  undang undang itu tujuannya baik agar ada aturan dalam PROFESSIONAL ENGINEER. Namun ada bebrapa catatan saya yaitu:

1. Tidak terpikirkan bagaimana dengan yang sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun sebagai insinyur, dan memasang gelar insinyur sejak lulus. Walaupun di ijazah ternyata tertulis “Sarjana Teknik”. Dan menjadi praktek yang sudah berlaku sejak tahun 70-90an. 

Di luar negeri cuma ada perbedaan sebutan yaitu: ENGINEER bagi yang memang bekerja sebagai insinyur dan PROFESSIONAL ENGINEER bagi insinyur yang tersertifikasi, dan tidak ada kewajiban engineer dalam bekerja menjadi professional engineer, yang ada cuma: semua proyek harus ada tanda tangan PROFESSIOAL Engineer baru boleh dilaksanakan. Catatan lain dalam hukum ada istilah COMMON LAW, yaitu sesuatu yang tidak tertulis namun yang dalam praktek sudah dianggap sebagai kebenaran di masyarakat. Dan itu diakui dalam praktek di negara-negara maju sekalipun.

2. Sebagai catatan dan saya kira bisa jadi masukan juga untuk PII. Kami di Himpunan Ahli Teknik Tanah (HATTI), sejak tahun 1993, sudah mulai membahas soal sertifikasi keahlian, kami sangat aware bahwa ini adalah isu sensitif dan berat. Setelah melalui proses pembicaraan yang sangat panjang, di awal tahun 2000an terealisasilah SKA HATTI yang kami sebut sebagai G1 dan G2, sekarang G1=Ahli feoteknik madya, dan G2=ahli geoteknik senior. Lalu bagaimana dan siapa yang berhak G2 di angkatan pertama?? Ini juga melalui pembicaraan yang sangat panjang dengan melibatkan lagi banyak orang, akhirnya dicapai kesepakatan, yaitu membuat kriteria dan mendata siapa-siapa saja yang bisa langsung diberikan G2 tanpa ujian. Setelah nama-nama yang pantas untuk diberikan didapatkan, maka syaratnya ditetapkan yaitu: yang terpilih tersebut wajib membuat makalah dan mempresentasikannya. Bagi yang tidak bisa ikut membuat makalah dan presentasi maka harus ikut ujian. Bagi yagn bisa ikut langsung diberikan G2. Dan itu kami sebut sebagai proses GRAND FATHERING. Kebetulan di hari yang ditetapkan saya tidak bisa ikut, maka sayapun diuji. Saya adalah orang pertama yang mendapat G2 HATTI lewat pengujian oleh team 5 orang.

3. Hendaknya aturan tidak bersifat tumpeng tindih. Sekarang ini ada SKA yang diterbitkan oleh LPJK dengan rekomendasi organisasi profesi, ada juga IPTB (dulu SIBP) yang dikeluarkan propinsi DKI Jakarta. Seorang yang sudah punya SKA dari LPJK tidak bisa memasukkan desain tanpa ada IPTB DKI. Kini kabarnya juga adalagi IPTB Bandung (?). Lalu sekarang ada lagi STRI dari PII. Semua itu walau katanya MUDAH, namun tetap saja membuang banyak waktu untuk mengisi segala Persyaratan administratif, juga membutuhkan biaya. Mengapa tidak ada koordinasi yang baik?

4. Mengapa tidak satu saja sertifikat keahlian? Kalau mau STRI ya yang sudah memiliki SKA otomatis diberikan STRI yang setingkat?? Baru setelah itu semua hanya punya satu sertifikat keahlian sesuai undang-undang keinsinyuran yaitu STRI dan otomatis bisa praktek di seluruh Indonesia tanpa harus punya lagi IPTB tingkat propinsi?

Catatan tambahan: banyak yang berpendapat bahwa kok seolah-olah sertifikasi ini dijadikan lahan cari uang?? Agar hal ini mendapat perhatian dari yang berwenang.  Ini saya kutip ucapan seorang anak muda yang baru lulus, anak yang sangat rajin dan pantas saya acungkan jempol karena semangat belajarnya yang tinggi dan kesediaannya membeli dan membaca textbook.
“wah ribet yah pak, pdhl saya ini baru mikir2 pak sudah ribet apalagi yh sudah seperti bapak sudah praktek puluhan tahun masak dipertanyakan lagi keahliannya. Sdh ikut workshop dll tapi blm keluar juga sertifikatnya pak, nah itu dia pak making money pdhl sudah mengorbankan hal lain demi yah kesejahteraan kita pak hehehe”

GTL, 210130

28
Feb

UU Keinsinyuran (1)

Written by Gouw Tjie Liong, Ir., M.Eng, ChFC, PhD. Posted in Engineers, Problems of Engineers

Bagi yang sudah lulus teknik sipil dengan kurikulum lama yang harus 5 tahun dan sudah pasang gelar Insinyur sejak lulus di tahun 60an hingga akhir 80an, apakah juga harus sekolah lagi?

Dan jika UU itu segera diberlakukan seketika, maka Indonesia akan benar benar akan jadi sangat sangat kekurangan orang yang bisa praktek di dunia konstruksi. Dan pembangunan bisa bisa langsung berhenti. Begitu kan kalau undang-undang tersebut langsung diterapkan. Bukankah begitu?

Apakah undang-undang tersebut dalam peralihannya hanya semata-mata melihat gelar di ijazah? Padahal banyak sekali tenaga ahli konstruksi yang sudah mumpuni. Dan yang menguji di bidang yang ditekuni oleh ahli/pakar tersebut bahkan bisa jadi tidak se-ahli sang pakar dan bahkan bisa jadi belajar dari si pakar.

Nah apakah ini tidak dipikirkan ??

Mengapa STRI tidak langsung diberikan kepada senior-senior tsb???

GTL, 210130

Geotechnical Course

  • Soil Mechanis
  • Soil Investigation
  • Foundation Engineering
  • PIT, PDA, Sonic Logging
  • Slope Stabilization
  • Geotechnical Instrumentation
  • Deep Excavation
  • Ground Improvement
  • Geotechnical Instrumentation
  • Earthquake
  • Liquefaction Analysis
  • Application of Geotechnical Software
  • Other Geotechnical Course

Learn more

Motivational Course

  • Cultivating Engineering Judgment
  • The Problem of Engineer
  • How I Present Myself
  • Light Up
  • Toward Successful Engineering Career
  • Pressure lead to Success
  • The Up and Down of My Life
  • Theory of Emptiness
  • Turning Thought into Reality
  • Young Engineer